KLHKP Kab.Enrekang

Perubahan pendekatan pembangunan dari Sentralisasi ke Desentralisasi yang secara monumental ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan inplementasi terhadap sistim dan praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah. Hal ini paling tidak dapat diamati dari proses dan mekanisme perencanaan akan lebih bernuansa bottom-up planning dimana masyarakat mempunyai peluang besar untuk terlibat secara langsung dalam perumusan dan inplementasi berbagai konsepsi perencanaan dan aktifitas pembangunan. Semakin terbukanya ruang bagi tumbuh kembangnya kreativitas, prakarsa dan inisiatif dari pemerintah lokal untuk mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karakterisasi, potensi dan kebutuhan daerah. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah seperti akuntabilitas public, transparansi,  pelayanan profesionalisme aparat semakin besar.

Kesemuanya itu menuntut sikap antisipatif dari segenap jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang khususnya Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan yang dimulai dari rumusan dan formulasi perencanaan hingga pada tingkat inplementasinya yang didasarkan atas rencana strategis dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan di Kabupaten Enrekang terus berlangsung untuk peningkatan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat,  namun hal itu juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemerintah Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Enrekang sebagai Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah  dimana Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan salah satu didalamnya

Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan sebagai salah satu SKPD yang membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tentunya t memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1.   Handal dan proaktif mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas  kelembagaan dalam melaksanakan tupoksi,

2.   Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup dengan sasaran Penurunan Beban pencemaran lingkungan dengan integritas dan sinergi pemanfaatan ruang dan lingkungan disertai dengan kepatuhan menjaga kualitas fungsi lingkungan.

3. Meningkatkan Pelayanan, dengan sasaran Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dengan peralatan yang menerapkan sistim dan pola manajemen kerja serta daya dukung yang maksimal.

 

One response to this post.

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: